Download

17 Fakta Sejarah Perkembangan Sepak Bola di Indonesia http://tny.cz/d6ddd692 Kontroversi Supersemar http://tny.cz/8cadc54f

Banner Ad

Total Tayangan Laman

TopMenu

Label

Category

Open Cbox

Mau buat buku tamu ini ?
Klik di sini
Diberdayakan oleh Blogger.

Translator

Followers

Kamis, 07 Februari 2013

Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat


1.     Latar belakang pengembalian Irian Barat
Salah satu keputusan dalam KMB antara lain bahwa masalah Irian Barat akan dibicarakan antara Indonesia dengan Belanda satu tahun setelah Pengakuan Kedaulatan. Dalam perjalanan waktu, Belanda tidak mau membicarakan masalah Irian Barat ke dalam konstitusinya pada tanggal 19 Februari 1952. Dengan demikian Belanda sendiri telah melanggar isi KMB yang telah disepakati dengan RIS
2.    Perjuangan Diplomasi
a.    Perundingan Bilateral Indonesia Belanda
Pada tanggal 24 Maret 1950 diselenggarakan Konferensi Tingkat Menteri Uni Belanda-Indonesia. Konferensi memutuskan untuk membentuk suatu komisi yang anggotanya wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk menyelidiki masalah Irian Barat.

Hasil kerja Komisi ini harus dilaporkan dalam Konferensi Tingkat Menteri II di Den Haag pada bulan Desember 1950. Ternyata pembicaraan dalam tingkat ini menghasilkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Pertemuan Bilateral Indonesia Belanda berturut-turut diadakan pada tahun 1952-1954, namun hasilnya tetap sama, yaitu Belanda enggan mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia sesuai hasil KMB.
b.    Melalui Forum PBB
Setelah perundingan bilateral yang dilaksanakan pada tahun 1950, 1952, dan 1954 mengalami kegagalan, Indonesia berupaya mengajukan masalah Irian Barat dalam forum PBB. Sidang Umum PBB yang pertama kali membahas masalah Irian Barat dilaksanakan tanggal 10 Desember 1954. Siding ini gagal untuk mendapatkan 2/3 suara dukungan yang diperlukan untuk mendesak Belanda.
Indonesia secara berturut-turut mengajukan lagi sengketa Irian Barat dalam Majelis Umum X tahun 1955, Majelis Umum XI tahun 1956, dan Majelis Umum XII tahun 1957. Tetapi hasil pemungutan suara yang diperoleh tidak dapat memperoleh 2/3 suara yang diperlukan.
c.    Dukungan Negara-Negara Asia Afrika (KAA)
Gagal melalui cara bilateral, Indonesia juga menempuh jalur diplomasi secara regional dengan mencari dukungan dari negara-negara Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diadakan di Indonesia tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 negara-negara di kawasan Asia Afrika, secara bulat mendukung upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh kembali Irian sebagai wilayah yang sah di RI.
Namun suara bangsa-bangsa Asia Afrika di dalam forum PBB tetap tidak dapat menarik dukungan internasional dalam siding Majelis Umum PBB
3.    Perjuangan dengan konfrontasi politik dan ekonomi
Kegagalan pemerintah Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat baik secara bilateral, Forum PBB dan jalur dukungan Asia Afrika, membuat pemerintah RI menempuh jalan lain pengembalian Irian Barat, yaitu jalur konfrontasi. Berikut ini adalah upaya Indonesia mengembalikan Irian melalui jalur konfrontasi, yang dilakukan secara bertahap.
a)      Pembatalan Uni Indonesia Belanda
     Pada tahun 1956 pemerintahan RI mulai bertindak tegas dengan tidak lagi memakai Uni Indonesia Belanda dan diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB. Tindakan pemerintah RI ini juga didukung oleh kalangan masyarakat luas, partai-partai dan berbagai organisasi politik, yang menganggap bahwa kemerdekaan RI belum lengkap/sempurna selama Indonesia masih menjadi anggota UNI yang dikepalai oleh Ratu Belanda
b)     Pembentukan Pemerintahan Sementara Propinsi Irian Barat di Soasiu (Maluku Utara)
     Sesuai dengan Program Kerja Kabinet, Ali Sastroamidjojo membentuk propinsi Irian Barat dengan ibu kota Soasiu (Tidore). Pembentukan propinsi itu diresmikan tanggal 17 Agustus 1956. Propinsi ini meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda dan daerah Tidore, Oba, Weda, Patrani, serta Wasile di Maluku Utara
c)      Pemogokan Total Buruh Indonesia
     Sepuluh tahun menempuh jalan damai, tidak menghasilkan apapun. Maka pada tanggal 18 Nopember 1957 dilancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh Indonesia. Pada tanggal 2 Desember 1957 dilancarkan aksi pemogokan total oleh buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan milik Belanda, pemerintah RI mengeluarkan larangan bagi beredarnya semua terbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda. Kemudian KLM dilarang mendarat dan terbang di seluruh wilayah Indonesia.
d)     Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda
     Pada tanggal 3 Desember 1957 semua kegiatan perwakilan konsuler Belanda di Indonesia diminta untuk dihentikan. Kemudian terjadi serentetan aksi pengambil alihan modal perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia, yang semula dilakukan secara spontan oleh rakyat dan buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda ini. Namun kemudian ditampung dan dilakukan secara teratur oleh pemerintah
e)      Pemutusan Hubungan Diplomatik
     Hubungan Indonesia-Belanda bertambah tegang dan mencapai puncaknya ketika pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatic dengan Belanda. Dalam pidato Presiden yang berjudul “Jalan Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun Dari Langit (Jarek)” pada peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 15, tanggal 17 Agustus 1960, presiden memaklumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda
4.    Tri Komando Rakyat (TRIKORA)
Tindakan konfrontasi politik dan ekonomi yang dilancarkan Indonesia ternyata belum mampu memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Bahkan dalam Sidang umum PBB September 1961, Belanda mengumumkan berdirinya Negara Papua. Untuk mempertegas keberadaan Negara Papua, Belanda mendatangkan kapal induk “Karel Doorman” ke Irian Barat.
            Tindakan Belanda dengan mendirikan negara “Boneka” Papua itu merupakan sikap yang menantang kepada bangsa Indonesia untuk bertindak cepat. Oleh karena itu pemerintah segera mengambil tindakan guna membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan komando yang terkenal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikora) yang isinya sebagai berikut :
Ø  Gagalkan berdirinya negara Boneka Papua bentukan Belanda
Ø  Kibarkan sang Merah Putih di Irian Jaya tanah air Indonesia
Ø  Bersiap melaksanakan mobilisasi umum
Ø  Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat
Sebagai langkah pertama pelaksanaan Trikora adalah pembentukan suatu komando operasi, yang diberi nama “Komando Mandala Pembebasan Irian Barat”. Sebagai panglima komando adalah Brigjend. Soeharto yang kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal.
            Komando Mandala yang bermarkas di Makassar ini mempunyai dua tujuan :
1)    Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan operasi militer untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia
2)   Mngembangkan situasi militer di wilayah Irian Barat sesuai dengan perkembangan perjuangan di bidang diplomasi supaya dalam waktu singkat diciptakan daerah bebas de facto atau unsure pemerintah RI di wilayah Irian Barat
Dalam upaya melaksanakan tujuan tersebut, Komando Mandala membuat strategi dengan membagi operasi pembebasan Irian Barat menjadi tiga fase, yaitu :
1)    Fase infiltrasi
Dimulai pada awal Januari tahun 1962 sampai akhir tahun 1962, dengan memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto
2)   Fase eksploitasi
Sampai akhir tahun 1963, dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting
3)   Fase konsolidasi
Dilaksanakan pada tanggal  Januari 1964, dengan menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat
Sebelum Komando Mandala bekerja aktif, unsur militer yang tergabung dalam Motor Boat Torpedo (MTB) telah melakuan penyusupan ke Irian Barat. Namun kedatangan pasukan ini diketahui oleh Belanda, sehingga pecah pertempuran di Laut Arafura. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat ini, MTB Macan Tutul berhasil ditenggelamkan oleh Belanda dan mengakibatkan gugurnya komandan MTB Macan Tutul Yoshafat Sudarso (Pahlawan Trikora).
Sementara itu Presiden Amerika Serikat yang baru saja terpilih John Fitzgerald Kennedy merasa risau dengan perkembangan yang terjadi di Irian Barat. Dukungan Uni Sovyiet kepada perjuangan RI untuk mengembalikan Irian Barat dari tangan Belanda, akan sangat membahayakan posisi Amerika Serikat di Asia dan dikhawatirkan Indonesia akan jatuh dalam pengaruh Uni Soviet. Untuk itu, dengan meminjam tangan Sejend PBB U Than, Kennedy mengirim diplomatnya yang bernama Elsworth Bunker untuk mngadakan pendekatan kepada Indonesia-Belanda. Elsworth Bunker mengajukan usulan yang dikenal dengan “Proposal Bunker”. Adapun isi Proposal Bunker adalah Belanda harus menyerahkan kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu paling lambat dua tahun.
            Usaha ini menimbulkan aksi :
Ø  Dari Indonesia : meminta supaya waktu penyerahan diperpendek
Ø  Dari Belanda : setuju melalui PBB, tetapi tetap diserahkan kepada Negara Papua Merdeka
5.    Persetujuan New York
Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York/New York Agreement.
Isi pokok persetujuan :
v  Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih diperbolehkan berkibar di Irian Barat
v  Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB
v  Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei 1963
v  Selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan PBB
v  Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di Irian Barat, paling lambat sebelum akhir 1969
Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah bendera merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya (sekarang Papua)
6.    Arti penting Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)
Sebagai salah satu kewajiban pemerintah Republik Indonesia menurut persetujuan New York, adalah pemerintah RI harus mengadakan penentuan pendapat rakyat di Irian Barat paling lambat akhir tahun 1969. Pepera ini untuk menentukan apakah rakyat Irian Barat memilih, ikut RI atau merdeka sendiri. Penentuan pendapat rakyat akhirnya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai dengan 4 Agustus 1969. Mereka diberi dua opsi, yaitu : bergabung dengan RI atau merdeka sendiri.
Setelah Pepera dilaksanakan, Dewan Musyawarah Pepera mengumumkan bahwa rakyat Irian dengan suara bulat memutuskan Irian Jaya tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Hasil ini dibawa Duta Besar Ortiz Sanz untuk dilaporkan dalam siding umum PBB ke 24 bulan November 1969. Sejak saat itu secara de yure Irian Jaya sah menjadi milik RI.
Pepera mempunyai arti yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia, yaitu :
                    I.        Bukti bahwa pemerintah Indonesia dengan merebut Irian Barat melalui konfrontasi bukan merupakan sebuah tindakan aneksasi/penjajahan kepada bangsa lain, karena secara sah dipandang dari sgi de facto dan de jure Irian Barat merupakan bagian dari wilayah RI
                  II.        Upaya keras pemerintah RI merebut kembali Irian Barat bukan merupakan tindakan sepihak, tetapi juga mendapat dukungan dari masyarakat Irian Barat. Terbukti hasil Pepera menyatakan rakyat Irian ingin bergabung dengan Republik Indonesia

2 komentar:

  1. makasih banget ya atas info nya berguna banget buat tugas sekolah gue nih apalagi disurug lengkap banget kayak gini thanks banget sekali lagi dari gue

    BalasHapus
  2. ah ah ah ah aku suka t*t*t

    BalasHapus