Download

17 Fakta Sejarah Perkembangan Sepak Bola di Indonesia http://tny.cz/d6ddd692 Kontroversi Supersemar http://tny.cz/8cadc54f

Banner Ad

Total Tayangan Laman

TopMenu

Label

Category

Open Cbox

Mau buat buku tamu ini ?
Klik di sini
Diberdayakan oleh Blogger.

Translator

Followers

Rabu, 13 Februari 2013

Kebijakan dan Pengaruh Pemerintah Kolonial di Indonesia


            Kongsi dagang VOC secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Penyebabnya antara lain krisis keuangan karena peperangan, korupsi para pegawainya, dan kalah bersaing dengan kongsi dagang Perancis dan Inggris. Selain itu, penduduk semakin miskin sehingga tidak mampu membeli barang-barang yang dijual VOC. Perdagangan gelap yang menerobos monopoli VOC juga memperlemah kongsi dagang ini. Setelah VOC bubar, kekuasaan Belanda di Indonesia dilanjutkan oleh pemrintahan Republik Bataaf. Selama delapan tahun Indonesia berada dalam kekuasaan Republik Bataaf (1799-1807). Pada tahun 1807 Republik Bataaf dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan diganti menjadi Koninklijk Holland dipimpin olh Raja Louis Napoleon Bonaparte (adik Napoleon Bonaparte). Sebagai tanah jajahan, Indonesia terpengaruh juga oleh situasi politik yang terjadi di Eropa, apalagi ketika itu Belanda diduduki Perancis. Hindia Belanda pun berada di bawah kekuasaan Perancis.

1.  Kebijakan Pemerintah Kerajaan Belanda (1808-1811)
Daendels diangkat Raja Belanda, Louis Bonaparte menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tanggal 1 Januari 1808 Daendels tiba di Dermaga Anyer, Banten dengan kapal Virginia. Ada dua tugas pokok Daendels, yaitu mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris dan membenahi sistem administrasi. Kehadiran Dandels di Jawa mencatat sejarah kolonial yang paling spektakuler. Dia merancang pembangunan proyek jalan sepanjang 1100 kilometer dari Anyer, Banten sampai Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Megaproyek itu tidak menyedot anggaran karena dikerjakan oleh ratusan ribu pekerja paksa. Dengan membawa bekal sendiri mereka bekerja selama berbulan-bulan. Di bawah jalan De Grote Posweg atau Jalan Raya Pos itu bersemayam ribuan rakyat yang tewas menjadi korban. Daendels juga memindahkan pusat kota ke Weltevreden (Gambir dan lapangan Banteng).
            Kebijakan Daendels selama di Jawa antara lain sebagai berikut :
a.    Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris antara lain dengan :
1)    Menambah jumlah prajurit dari 4000 menjadi 18000
2)   Meningkatkan kesejahteraan prajurit
3)   Membuat benteng barn
4)   Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya
5)   Membangun jalan raya sepanjang 1100 km dari Anyer (Banten)-Panarukan (Jawa Timur)
6)   Membangun armada laut di Ujung Kulon (Banten Selatan) dan Merak (Banten Utara)
b.    Mengatur dan menata kembali pemerintahan di Indonesia dengan cara :
1)    Membagi Jawa menjadi Sembilan perfektur
2)   Merombak sistem pemerintahan feudal
3)   Menjadikan penguasa local sebagai pegawai pemerintahan
c.    Membereskan masalah keuangan di Indonesia dengan cara :
1)    Mengeluarkan uang kertas dalam jumlah besar
2)   Meningkatkan usaha pemasukan uang
3)   Menjual tanah kepada pihak swasta
4)   Menempuh cara paksa untuk memperoleh keuangan
5)   Menjual tanah-tanah milik gubernemen kepada pihak partikelir karena kesukitan keuangan akibat peperangan melawan koalisi pimpinan Inggris.
Daendels terkenal sebagai penguasa yang disiplin, keras, dan kejam. Kebijakan Daendels di bidang keuangan untuk menjual tanah kepafda orang-orang swasta menjadi boomerang bagi Daendels. Ia dianggap telah melanggar undang-undang Belanda. Akhirnya, Daendels ditarik kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jansens. Pada tahun 1810 Kerajaan Belanda dihapuskan oleh Napoleon Bonaparte sehingga Belanda dna Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Perancis. Pada awal Jansens sebagia penguasa di Indonesia, Jansens mendapat serangan dari Inggris yang berada di India di bawah pimpinan Lord Minto. Jansens tidak dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Akhirnya Belanda dipaksa menandatangani Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Isi Kapitulasi Tuntang antara lain sebagai berikut :
a.    Seluruh kekuasaan militer Belanda di Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris
b.    Utang pemerintah Belanda tidak diakui Inggris
c.    Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris
d.    Orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.
2.  Kebijakan Pemerintah Inggris (1811-1816)
Setelah Indonesia jatuh ke tangan Inggris, Gubernur Jenderal East Indian Coompany (EIC), Lord Minto, mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa di Indonesia dan berkedudukan di Batavia pada tahun 1811. Raffles membagi wilayah kekuasaannya menjadi empat wilayah administrasi, yaitu Malaka, Bengkulu, Jawa, dan Maluku.
Kebijakan Raffles selama berkuasa antara lain menghapus kerja paksa rodi yang pernah diterapkan VOC dan Daendels, menghapus pelayaran hongi, menghapus perbudakkan, menghapus penyerahan wajib dan hasil bumi, mengurangi kekuasaan para bupati, dan menerapkan pengadilan dengan sistem yuri. Dalam bidang ekonomi Raffles menjalankan kebijakan ekonomi liberal. Kebijakan ekonomi liberal berdasarkan asas liberal yang disebut landrent system (sistem sewa tanah) atau landrente.
Raffles ingin menerapkan sistem penarikan pajak bumi seperti yang dipergunakan Inggris di India. Negara menganggap dirinya sebagai super-landlord sehingga berhak memungut pajak kepada rakyatnya. Ia berpendirian bahwa semua tanah adalah milik raja yang berdaulat (Inggris). Selanjutnya, sistem penarikan pajak bumi (landrente) diterapkan, setiap petani diwajibkan membayar pajak sebesar 2/5 dari hasil tanah garapannya. Pada tahun 1813 Raffles mengambil alih tanah milik Kesultanan Banten dan Cirebon. Sebagai gantinya sultan diberi uang tahunan sebesar 10.000 ringgit. Raffles juga menganeksasi dan merampas kekayaan Keraton Yogyakarta.
            Pelaksanaan sistem landrente mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut :
a.    Sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda
b.    Sulit menentukan luas-sempit dan tingkat kesuburan tanah
c.    Terbatasnya jumlah pegawai
d.    Masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem uang
Kesulitan uang tetap dialami pemerintah sehingga mendorong Raffles meniru Daendels, yaitu menerapkan wajib kerja dan mewajibkan pungutan yang pernah dihapus. Di Surakarta dan Yogyakarta, Raffles memungut bea dari gerbang-gerbang cukai dan penghasilan pasar-pasar.
Pajak bumi yang diterapkan Raffles besarnya 1/2, 2/5, 1/3, dan 1/4 dari hasil sawah dan bisa dibayar berupa padi atau uang. Untuk menghindari pemerasan, pembayaran pajak langsung diberikan kepada gubernemen dan tidak melalui bupati. Orang yang tidak memiliki tanah harus membayar uang kepala.
Dalam bidang politik Raffles membagi Pulau Jawa menjadi enam belas keresidenan dan tiap-tiap keresidenan dibentuk badan pengadilan (landraad). Raffles menerapkan aturan yuri dalam pengadilan. Yuri adalah orang-orang luar yang diangkat untuk menentukan terdakwa benar atau salah menurut adat kebiasaan Inggris. Kekuasaan para bupati dikurangi dan sebagai gantinya mereka diberi tanah jawatan, diberi hak memungut pajak, dan diberi gaji. Sebaliknya, kekuasaan residen diperbesar.
Dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya Thomas Stamford Raffles memberikan bantuan kepada para ahli pengetahuan seperti Honfield, Crawford, dan Mackensie untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia. Ia juga membantu lembaga-lembaga kebudayaan Bataviassch Genootshap dengan mendirikan Gedung Harmoni, merintis pembentukan Kebun Raya Bogor, dan menemukan bunga Bangkai (Rafflesia Arnoldi). Pada tahun 1817 Raffles menerbitkan buku History of Java.
3.  Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda (1816-1942)
Pada tahun 1816 Kerajaan Belanda kembali berkuasa di Hindia Belanda berdasarkan Konvensi London yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 1814. Namun, penyerahan kekuasaan bare dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1816. Isi Konvensi London antara lain sebagai berikut :
a.    Semua bekas jajahan Belanda yang dikuasai Inggris dikembalikan kepada Belanda, kecuali Afrika Selatan, Ceylon, dan beberapa tempat di India
b.    Akan dibentuk komisi yang dipimpin oleh Komisaris Jenderal Elout, Buyskes, dan Van der Capellen. Komisi ini bertugas memperbaiki ekonomi Indonesia, mmbayar utang-utang Belanda, dan mengambil piutangnya
c.    Pemerintah Belanda mendirikan Nederlandsche Handels Maatschappij, serikat dagang Belanda satu-satunya yang berhak mengekspor hasil bumi yang dihasilkan dari tanam paksa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Belanda dan Eropa
d.    Belanda menerima kembali semua jajahannya dari tangan Inggris dan Inggris memperoleh wilayah India dari Belanda.
Konvensi ini membawa peribahan bagi kekuasaan Belanda di Indonesia. Berdasarkan isi konvensi, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Belanda membuat Komisi Jenderal untuk menerima penyerahan wilayah Hindia Belanda. Komisi Jenderal ini beranggotakan Van der Capellen, Buyskes, dan Elout. Tugas Komisi Jenderal antara lain memperbaiki perekonomian dan mengurus pemerintah di Indonesia.
a.   Sistem Tanam Paksa (STP)
qPada tahun 1830 pemerintah Kerajaan Belanda mengirimkan Van den Bosch ke Indonesia sebagai gubernur jenderal. Van den Bosch memiliki tugas pokok mendapatkan dana sebanyak-banyaknya untuk mengisi kas keuangan negara Belanda yang kosong. Van den Bosch mengusulkan kebijakan cultuurstelsel (sistem tanam paksa) pada tahun 1830. Kebijakan ini berdasar asumsi bahwa desa di Jawa berutang kepada pemerintah. Utang itu diukur senilai 40% dari hasil panen desa yang bersangkutan. Tanaman itu antara lain nila, kopi, tembakau, teh, tebu, dan kakao. Di Jawa Barat sistem tanam paksa yang khusus menanam kopi disebut preanger stelsel. Aturan dalam cultuurstelsel dikenal dengan Stelsel Van den Bosch. Kebijakan ini menandai kembalinya sistem verplichte laveranties yang dijalankan pada masa VOC. Verplichte laveranties artinya kewajiban rakyat untuk menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditentukan. Pada scat itu juga diberlakukan politik pintu terbuka, yaitu pemerintah Belanda membuka kesempatan kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Pada tahun 1854 dikeluarkan Regerings Regelment (RR). Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa gubernur jenderal boleh menyewakan tanah dengan ketentuan yang akan ditetapkan dengan ordonansi. Kelompok liberal yang berperan sebagai pengusaha dan pemilik modal berada di belakang keluarnya undang-undang tersebut. Tujuannya agar pemerintah memberikan pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh pribumi sebagai hak milik mutlak (eigendom). Dengan demikian, dimungkinkan terjadinya penjualan tanah dna penyewaan karena tanah adat dan kas desa tidak dapat diperjualbelikan atau disewakan. Selain tujuan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta untuk dapat menyewa tanah jangka panjang dan murah.
Ketentuan Sistem Tanam Paksa terdapat dalam Lembaran Negara Tahun 1843 No. 22 antara lain isinya sebagia berikut :
1)    Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib harus atas persetujuan penduduk
2)   Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tanaman wajib tidak boleh melebihi seperlima bagian
3)   Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman wajib tidak boleh melebihi waktu menanam padi
4)   Tanah yang digunakan menanam tanaman wajib tidak melebihi luas lahan menanam padi
5)   Tanaman wajib yang dihasilkan harus diberikan kepada pemerintah. Jika hasil yang diperoleh lebih dari yang ditaksir, lebihnya diserahkan kepada penduduk
6)   Gagal panen ditanggung pemerintah asal penyebabnya bukan karena kurang rajinnya penduduk
7)   Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala desa, sedangakan pegawai Eropa melakukan pengawasan terbatas agar penanaman dan panen berjalan baik dantepat pada waktunya.
Sistem Tanam Paksa terbukti efektif menambah keuntungan bagi pemerintah Belanda. Pemerintah memiliki anggaran untuk memperlancar jaringan transportasi. Penduduk memang mengenal beragam jenis tanaman barn. Namun, penderitaan dan kesengsaraannya juga bertambah parah. Beberapa perubahan sosial akibat STP sebagai berikut :
1)    Pengambil-alihan tanah penduduk menjadi kepemilikan desa telah melahirkan petani rumah tangga dengan kepemilikan tanah pertanian yang kecil. Para petani kecil ini masih dibebani dengan kerja tambahan tersebut sehingga tidak dapat mengembangkan diri meskipun mempunyai tanah garapan yang dapat mereka wariskan kepada keturunan mereka
2)   Kewajiban-kewajiban kerja dan kewajiban penanaman tersebut telah mendorong kelahiran penduduk yang cepat di kalangan petani untuk menurunkan beban kerja keluarga
3)   Secara politik sistem ini juga telah menghidupkan pemerintahan desa menjadi struktur pemerintahan efektif mengontrol administrasi kewilayahan dan penduduk. Sistem ini juga menjadikan kepemimpinan di wilayah Jawa menjadi sangat otoriter
4)   Masyarakat petani mulai memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk bertahan hidup dengan mempekerjakan perempuan dan anak-anak mereka. Lahan pekarangan secara teori memang tidak dihitung pajaknya
5)   Menutup peranan ekonomi kalangan swasta untuk tumbuh dan berperan baik dari kalangan priayi, Tionghoa, Arab maupun golongan pengusaha Belanda sendiri
6)   Melahirkan pengistilahan baru dalam lapisan-lapisan di masyarakat petani. Istilah-istilah kuli kenceng (kewajiban penuh kerja bakti), kuli setengah kenceng (tidak bertanggung jawab penuh) telah menggantikan istilah numpang dan sikep. Sebab, semua pemilik tanah wajib menjalankan kerja bakti di tanah-tanah cultuurstelsel. Dengan demikian, tanam paksa telah mentransformasi beberapa penduduk menjadi kuli/buruh.
Pelaksanaan STP carat dengan penyimpangan ketentuan dan penyelewengan jabatan. Penguasa meberlakukan cultuurprocenten, yaitu hadiah panenan bagi para pejabat yang dapat menyerahkan hasil tanaman lebih banyak. Akibatnya, para pajabat semakin menekan penduduk sehingga beban penduduk semakin berat. Reaksi terhadap STP inilah yang melatarbelakangi pemerintah mengeluarkan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) pada tahun 1870. Dalam Agrarische Wet terdapat pernyataan bahwa “Semua tanah yang tidak terbukti memiliki bukti hak milik (eigendom) adalah menjadi domain negara atau milik negara”
b.  Kekuasaan dan Pemerintahan
Dalam bidang pemerintahan, Belanda berusaha memperluas pengaruh dan kekuasaannya ke seluruh wilayah Indonesia justru dimulai dari luar Jawa. Pada tahun 1817 Belanda memblokade Maluku setelah muncul huru-hara di benteng Duuntede. Sementara itu, Jawa dibagi menjadi dua puluh keresidenan. Pada tahun 1824 Belanda mengadakan perjanjian dengan kaum Padri di Masang, Sumatera Barat. Pada tahun 1825 Kesultanan Palembang dijadikan keresidenan.
Kemenangan kelompok liberal di Belanda mempengaruhi politik di Hindia Belanda. Berkat usaha Baron van Hoevel dan Fransen van de Putte, kebijakan cultuurstelsel mengalami perombakan. Tokoh yang sebelumnya gencar menyoroti praktik tersebut adalah Edward Douwes Dekker (Multatuli). Ia menerbitkan buku Max Havelaar pada tahun 1860. Pada tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Comptabiliteit (Perbendaharaan). Isinya menyebutkan bahwa anggaran belanja untuk Hindia Belanda akan ditetapkan oleh DPR sehingga DPR Belanda bisa mengawasi pemerintahan di Hindia Belanda.
c.   Sosial Kemasyarakatan
Dalam bidang sosial kemasyarakatan ada perubahan mendasar akibat kebijakan pemerintah kolonial. Pejabat lokal yang dahulu sangat berkuasa hanya menjadi pegawai pemerintah kolonial. Kedudukan dan derajat mereka seakan-akan turun di mata rakyat. Pada masa penjajahan muncul kelompok masyarakt berdasarkan golongan, yaitu kelompok masyarakat Eropa, kelompok masyarakat bangsawan, dan kelompok masyarakat jelata. Tradisi Barat berkembang di masyarakat, seperti dansa di kalangan bangsawan. Banyak tradisi kerjaan lokal yang luntur setelah campur tangan Belanda. Selain itu, ada pula tradisi lokal yang berakulturasi dengan budaya Barat (Belanda) kemudian membentuk kebudayaan baru yang disebut kebudayaan Indic.
d.  Ilmi Pengetahuan dan Budaya
Dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya, pada tahun 1878 dibentuk Bataviaasche Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen atau Perkumpulan untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan. Pendirinya adalah J.C.M. Radermacher, anggota Dewan Hindia dan menantu laki-laki Gubernur Jenderal Reinier de Klerk. Perkumpulan inilah yang mendirikan museum tertua di Indonesia yang kini dikenal dengan Museum Nasional. Gedung Museum Nasional ini meniru vita gays Romawi Kuno. Di depannya dipasang patung seekor gajah perunggu, cendera mata Raja Chulalongkorn dari Siam (Thailand) saat berkunjung ke Batavia (1871). Oleh karena itu, museum ini lebih dikenal dengan sebutan Gedung Gajah

7 komentar:

  1. makasih sama penjelasannya , bisa membantu buat tugas .. :)

    BalasHapus
  2. makasih ... sangat jelas :')

    BalasHapus
  3. Makasihnya,,,,,, karna saya dapat menyelesaikan tugas saya,,,
    SMA Negeri 1 Amanuban Selatan

    BalasHapus
  4. makasih ya kami jadi bisa memperluas ilmu pengetahuan :) sma n 15 batam

    BalasHapus